Ditinjau oleh Ahmad Sayadi, S.H., M.H., Advokat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang · 11 November 2026
Perjanjian pranikah sering dianggap tanda tidak percaya pada pasangan. Padahal, bagi banyak pasangan, perjanjian ini justru memberi kejelasan sejak awal: harta siapa milik siapa, dan siapa yang menanggung utang apa.
Artikel ini menjelaskan perjanjian pranikah menurut hukum Indonesia: dasar hukumnya, isi yang boleh dan tidak boleh diatur, cara membuatnya, hingga perjanjian yang dibuat setelah menikah.
Apa Itu Perjanjian Pranikah?
Perjanjian pranikah, dalam undang-undang disebut perjanjian perkawinan, adalah perjanjian tertulis antara calon suami dan istri yang mengatur akibat perkawinan, terutama terhadap harta. Dasar hukumnya adalah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 45 sampai 52 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim.
Tanpa perjanjian perkawinan, semua harta yang diperoleh selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama yang dibagi saat perceraian. Ketentuannya dapat dibaca di panduan pembagian harta gono gini.
Setelah Putusan MK 69/PUU-XIII/2015
Awalnya, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan. Melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memperluas ketentuan tersebut sehingga perjanjian juga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan.
| Aspek | Perjanjian Pranikah | Perjanjian Pascanikah |
|---|---|---|
| Waktu dibuat | Sebelum atau pada saat menikah | Selama perkawinan berlangsung |
| Mulai berlaku | Sejak perkawinan dilangsungkan | Sesuai yang ditentukan dalam perjanjian |
| Harta yang sudah ada | Belum ada harta bersama | Perlu diatur nasib harta bersama yang sudah terbentuk |
| Perlindungan pihak ketiga | Berlaku setelah dicatatkan | Tidak boleh merugikan pihak ketiga, misalnya kreditur |
Apa Saja Isi Perjanjian Pranikah?
Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Isi yang paling umum antara lain:
Pemisahan harta
Harta yang diperoleh selama perkawinan tetap milik masing-masing, sepenuhnya atau sebagian.
Tanggung jawab utang
Utang yang dibuat salah satu pihak, termasuk utang usaha, tidak menjadi beban pasangan.
Usaha dan aset tertentu
Pengaturan khusus atas perusahaan, saham, atau properti tertentu.
Hal lain yang sah
Pengaturan lain yang tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.
Yang Tidak Boleh Diatur
- Isi yang melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, sebagaimana dilarang Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan.
- Menghapus kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pasal 48 KHI menegaskan pemisahan harta tidak boleh menghilangkan kewajiban tersebut.
- Menghapus hak anak atas nafkah dari orang tuanya, atau mengesampingkan kepentingan terbaik anak dalam urusan hak asuh.
Siapa yang Perlu Membuat Perjanjian Pranikah?
- WNI yang menikah dengan WNA. Tanpa perjanjian pisah harta, tanah yang dibeli selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara WNA tidak boleh memiliki tanah dengan Hak Milik. Akibatnya, WNI tersebut dapat kehilangan kesempatan memiliki tanah Hak Milik.
- Pengusaha. Perjanjian melindungi pasangan dan keluarga dari risiko utang usaha.
- Pemilik harta signifikan sebelum menikah, termasuk aset warisan keluarga yang ingin tetap dipisahkan dengan jelas.
- Pasangan yang menikah kembali dan ingin melindungi hak anak dari perkawinan sebelumnya.
Cara Membuat Perjanjian Pranikah
Alur membuat perjanjian perkawinan
Perjanjian pranikah dicatatkan saat atau sebelum pencatatan perkawinan. Perjanjian pascanikah dicatatkan setelah akta notaris dibuat.
1. Menyepakati Isi
Perjanjian dibuat atas persetujuan bersama. Diskusikan secara terbuka apa yang ingin diatur, misalnya pemisahan seluruh harta atau hanya aset tertentu.
2. Membuat Akta Notaris
Rancangan perjanjian dituangkan dalam akta notaris dan ditandatangani kedua pihak. Akta notaris memberikan kekuatan pembuktian yang kuat.
3. Mencatatkan Perjanjian
Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan perjanjian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah itu isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga. Dalam praktik, perjanjian dicatatkan di KUA bagi pasangan Muslim atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi pasangan non-Muslim, dan dicantumkan pada buku nikah atau akta perkawinan.
Mengubah atau Mencabut Perjanjian
Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali kedua pihak sepakat dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Perubahan juga perlu dibuat dalam akta notaris dan dicatatkan kembali.
Apakah Perlu Pengacara untuk Membuat Perjanjian Pranikah?
Notaris membuat akta, tetapi isi perjanjian menentukan seberapa jauh kepentingan Anda terlindungi. Advokat dapat membantu merancang klausul yang sesuai kondisi Anda, misalnya untuk perkawinan campuran, kepemilikan usaha, atau harta bersama yang sudah terbentuk dalam perjanjian pascanikah.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Butuh Bantuan Membuat Perjanjian Perkawinan?
Tim GugatCerai.com dapat membantu Anda merancang perjanjian pranikah maupun pascanikah, berkoordinasi dengan notaris, hingga pencatatannya. Pelajari layanan jasa perjanjian perkawinan kami, dengan biaya terima beres yang bisa dicicil 3 kali.
Ceritakan situasi Anda kepada admin melalui WhatsApp 0812-5555-9514. Cerita Anda kami jaga kerahasiaannya.
Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Untuk situasi Anda, konsultasikan dengan advokat.

