Perjanjian pranikah: pisah harta, akta notaris, dan pencatatan di KUA atau Dukcapil

Perjanjian Pranikah: Isi, Syarat, Cara Membuat, dan Perjanjian Setelah Menikah

Ditinjau oleh Ahmad Sayadi, S.H., M.H., Advokat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang · 11 November 2026

Perjanjian pranikah sering dianggap tanda tidak percaya pada pasangan. Padahal, bagi banyak pasangan, perjanjian ini justru memberi kejelasan sejak awal: harta siapa milik siapa, dan siapa yang menanggung utang apa.

Artikel ini menjelaskan perjanjian pranikah menurut hukum Indonesia: dasar hukumnya, isi yang boleh dan tidak boleh diatur, cara membuatnya, hingga perjanjian yang dibuat setelah menikah.

Apa Itu Perjanjian Pranikah?

Perjanjian pranikah, dalam undang-undang disebut perjanjian perkawinan, adalah perjanjian tertulis antara calon suami dan istri yang mengatur akibat perkawinan, terutama terhadap harta. Dasar hukumnya adalah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 45 sampai 52 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim.

Tanpa perjanjian perkawinan, semua harta yang diperoleh selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama yang dibagi saat perceraian. Ketentuannya dapat dibaca di panduan pembagian harta gono gini.

Setelah Putusan MK 69/PUU-XIII/2015

Awalnya, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan. Melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memperluas ketentuan tersebut sehingga perjanjian juga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan.

Aspek Perjanjian Pranikah Perjanjian Pascanikah
Waktu dibuat Sebelum atau pada saat menikah Selama perkawinan berlangsung
Mulai berlaku Sejak perkawinan dilangsungkan Sesuai yang ditentukan dalam perjanjian
Harta yang sudah ada Belum ada harta bersama Perlu diatur nasib harta bersama yang sudah terbentuk
Perlindungan pihak ketiga Berlaku setelah dicatatkan Tidak boleh merugikan pihak ketiga, misalnya kreditur

Apa Saja Isi Perjanjian Pranikah?

Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Isi yang paling umum antara lain:

Pemisahan harta

Harta yang diperoleh selama perkawinan tetap milik masing-masing, sepenuhnya atau sebagian.

Tanggung jawab utang

Utang yang dibuat salah satu pihak, termasuk utang usaha, tidak menjadi beban pasangan.

Usaha dan aset tertentu

Pengaturan khusus atas perusahaan, saham, atau properti tertentu.

Hal lain yang sah

Pengaturan lain yang tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.

Yang Tidak Boleh Diatur

  • Isi yang melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, sebagaimana dilarang Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan.
  • Menghapus kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pasal 48 KHI menegaskan pemisahan harta tidak boleh menghilangkan kewajiban tersebut.
  • Menghapus hak anak atas nafkah dari orang tuanya, atau mengesampingkan kepentingan terbaik anak dalam urusan hak asuh.

Siapa yang Perlu Membuat Perjanjian Pranikah?

  • WNI yang menikah dengan WNA. Tanpa perjanjian pisah harta, tanah yang dibeli selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara WNA tidak boleh memiliki tanah dengan Hak Milik. Akibatnya, WNI tersebut dapat kehilangan kesempatan memiliki tanah Hak Milik.
  • Pengusaha. Perjanjian melindungi pasangan dan keluarga dari risiko utang usaha.
  • Pemilik harta signifikan sebelum menikah, termasuk aset warisan keluarga yang ingin tetap dipisahkan dengan jelas.
  • Pasangan yang menikah kembali dan ingin melindungi hak anak dari perkawinan sebelumnya.

Cara Membuat Perjanjian Pranikah

Alur membuat perjanjian perkawinan

1
Sepakati isi
Diskusikan bersama

2
Rancang klausul
Bersama advokat atau notaris

3
Akta notaris
Ditandatangani kedua pihak

4
Pencatatan
KUA atau Dukcapil

5
Berlaku
Juga terhadap pihak ketiga

Perjanjian pranikah dicatatkan saat atau sebelum pencatatan perkawinan. Perjanjian pascanikah dicatatkan setelah akta notaris dibuat.

1. Menyepakati Isi

Perjanjian dibuat atas persetujuan bersama. Diskusikan secara terbuka apa yang ingin diatur, misalnya pemisahan seluruh harta atau hanya aset tertentu.

2. Membuat Akta Notaris

Rancangan perjanjian dituangkan dalam akta notaris dan ditandatangani kedua pihak. Akta notaris memberikan kekuatan pembuktian yang kuat.

3. Mencatatkan Perjanjian

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan perjanjian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah itu isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga. Dalam praktik, perjanjian dicatatkan di KUA bagi pasangan Muslim atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi pasangan non-Muslim, dan dicantumkan pada buku nikah atau akta perkawinan.

Mengubah atau Mencabut Perjanjian

Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali kedua pihak sepakat dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Perubahan juga perlu dibuat dalam akta notaris dan dicatatkan kembali.

Apakah Perlu Pengacara untuk Membuat Perjanjian Pranikah?

Notaris membuat akta, tetapi isi perjanjian menentukan seberapa jauh kepentingan Anda terlindungi. Advokat dapat membantu merancang klausul yang sesuai kondisi Anda, misalnya untuk perkawinan campuran, kepemilikan usaha, atau harta bersama yang sudah terbentuk dalam perjanjian pascanikah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

1

Apa bedanya perjanjian pranikah dan perjanjian perkawinan?

+

Keduanya merujuk pada perjanjian yang sama menurut Pasal 29 UU Perkawinan. Istilah perjanjian pranikah dipakai jika dibuat sebelum menikah. Sejak Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian ini juga dapat dibuat selama perkawinan, yang sering disebut perjanjian pascanikah.
2

Apakah perjanjian pranikah harus dibuat di notaris?

+

Undang-undang mensyaratkan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Dalam praktik, perjanjian dibuat dalam akta notaris lalu dicatatkan di KUA bagi Muslim atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim, agar berlaku juga terhadap pihak ketiga.
3

Bisakah perjanjian perkawinan dibuat setelah menikah?

+

Bisa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan, dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga seperti kreditur.
4

Apa akibat perjanjian pisah harta jika terjadi perceraian?

+

Jika harta dipisahkan sepenuhnya, tidak ada harta bersama yang perlu dibagi. Masing-masing pihak tetap memiliki harta atas namanya sendiri sesuai isi perjanjian. Kewajiban nafkah anak tetap berlaku.
5

Apakah perjanjian pranikah bisa diubah atau dibatalkan?

+

Bisa, jika kedua pihak sepakat dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, sebagaimana diatur Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan.
6

Apakah WNI yang menikah dengan WNA perlu perjanjian pranikah?

+

Sangat disarankan. Tanpa perjanjian pisah harta, tanah yang dibeli selama perkawinan menjadi harta bersama dengan pasangan WNA, padahal WNA tidak boleh memiliki tanah dengan Hak Milik. Akibatnya, WNI dapat kehilangan kesempatan memiliki tanah Hak Milik.

Butuh Bantuan Membuat Perjanjian Perkawinan?

Tim GugatCerai.com dapat membantu Anda merancang perjanjian pranikah maupun pascanikah, berkoordinasi dengan notaris, hingga pencatatannya. Pelajari layanan jasa perjanjian perkawinan kami, dengan biaya terima beres yang bisa dicicil 3 kali.

Ceritakan situasi Anda kepada admin melalui WhatsApp 0812-5555-9514. Cerita Anda kami jaga kerahasiaannya.

Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Untuk situasi Anda, konsultasikan dengan advokat.

Ditinjau Oleh

Ahmad Sayadi

S.H., M.H.

Advokat · Partner Lawyer Rosslaw Indonesia
Dosen Hukum, Universitas Pamulang

Akademisi dan praktisi hukum yang mengajar sebagai dosen hukum di Universitas Pamulang. Berfokus pada analisis permasalahan hukum dan kajian peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan profesional, sistematis, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Ditulis oleh Tim Redaksi GugatCerai.com · Ditinjau pada 11 November 2026

Lihat Tim Kami
Konsultasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konsultasi via WhatsApp

Hubungi admin di 0812-5555-9514

Pengadilan Agama & Negeri

Cerai gugat, cerai talak, dan perkara keluarga

Kerahasiaan Dijaga

Cerita Anda hanya dipakai untuk menangani perkara

Advokat Mitra Rosslaw

Layanan hukum diberikan oleh advokat mitra